Saatnya Menggagas Fikih Sungai: Ketika Agama Harus Hadir di Tengah Pencemaran Kalimati
Selama ini, fikih lebih sering kita pahami melalui persoalan ibadah ritual: wudu, salat, puasa, zakat, hingga halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ada persoalan yang tidak kalah mendesak untuk mendapat perhatian keagamaan, yaitu sungai yang tercemar, air yang berubah warna, bau limbah yang menyengat, dan ekosistem yang perlahan kehilangan daya hidupnya.
Di sinilah gagasan Fikih Sungai menjadi penting.
Sungai adalah Ruang Kehidupan
Sungai bukan sekadar aliran air yang membelah permukiman. Ia ruang kehidupan. Dari sungai, petani memperoleh pengairan, nelayan menggantungkan penghidupan, masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ekosistem mempertahankan keseimbangannya. Ketika sungai tercemar, yang rusak bukan hanya airnya, melainkan juga jaringan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Kita bisa melihat persoalan ini lewat kondisi Sungai Kalimati di Muncar, Banyuwangi. Upaya pengangkatan sekitar 100 ton sampah patut diapresiasi. Aliran air mulai terbuka dan sampah yang menyumbat berkurang, tetapi persoalan belum sepenuhnya selesai. Air masih keruh dan aroma tidak sedap masih tercium. Artinya, membersihkan sungai dari sampah yang terlihat belum tentu menyelesaikan pencemaran yang lebih mendasar.
Pertanyaannya, di mana peran agama ketika sungai menghadapi krisis ekologis?
Landasan Teologis dan Kaidah Fikih
Islam sebenarnya memiliki landasan teologis yang kuat. Al-Qur'an, melalui Surah Al-A'raf ayat 56, secara tegas melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Larangan ini tidak semestinya dipahami sebatas kerusakan moral dan sosial, tetapi juga mencakup tindakan manusia yang merusak lingkungan.
Ada pula kaidah fikih la dharar wa la dhirar, yang menegaskan larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks sungai, membuang limbah tanpa pengolahan yang memadai bukan sekadar tindakan tidak etis. Jika menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan penghidupan masyarakat, tindakan itu juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.
Dari sinilah Fikih Sungai perlu dirumuskan sebagai bagian dari pengembangan fikih lingkungan atau fiqh al-bi'ah.
Empat Dimensi Fikih Sungai
Fikih Sungai setidaknya memiliki empat dimensi:
-
Dimensi teologis. Memandang sungai sebagai amanah Allah yang harus dijaga.
-
Dimensi sosial. Menjamin hak masyarakat memperoleh air yang bersih dan lingkungan yang sehat.
-
Dimensi hukum. Menegaskan larangan pencemaran serta tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerusakan.
-
Dimensi ekologis. Mendorong konservasi dan pemulihan sungai secara berkelanjutan.
Berani Menyentuh Industri, Tetap Adil
Gagasan ini juga harus berani menyentuh persoalan industri. Perusahaan memiliki hak menjalankan kegiatan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun hak itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk mencemari lingkungan. Keuntungan ekonomi tidak boleh dibangun dengan memindahkan biaya kerusakan kepada masyarakat.
Di sisi lain, penanganan perusahaan yang diduga mencemari sungai juga tidak boleh serampangan. Pemerintah perlu melakukan audit lingkungan, menguji kualitas air secara transparan, menelusuri sumber pencemaran, dan menegakkan hukum berdasarkan bukti. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi harus proporsional, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan. Penutupan usaha bisa menjadi langkah hukum bila memang diperlukan, tetapi dampak sosial terhadap buruh dan keluarganya juga harus diperhitungkan.
Di sinilah prinsip maslahah dan keadilan ekologis menemukan relevansinya. Menyelamatkan lingkungan tidak berarti mengabaikan nasib pekerja. Sebaliknya, menjaga keberlangsungan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesehatan masyarakat. Kebijakan lingkungan harus mampu melindungi keduanya.
Siapa yang Harus Bergerak?
Ulama tidak cukup hanya menyampaikan ceramah tentang kebersihan sebagai bagian dari iman. Dakwah perlu diperluas menjadi kesadaran ekologis. Pesantren, masjid, dan majelis taklim dapat menjadi pusat pendidikan lingkungan. Masyarakat perlu didorong tidak membuang sampah ke sungai, sementara perusahaan harus bertanggung jawab atas limbah produksinya. Pemerintah wajib hadir sebagai pengawas sekaligus penegak hukum.
Membersihkan sungai seharusnya juga tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Perlu pengawasan kualitas air, pemetaan sumber pencemaran, edukasi masyarakat, dan keterlibatan warga menjaga bantaran sungai.
Penutup
Pada akhirnya, Fikih Sungai bukan sekadar upaya menambah istilah baru dalam khazanah hukum Islam. Ia ikhtiar menghadirkan agama di tengah persoalan nyata masyarakat, pendekatan yang menghubungkan kesalehan individual dengan tanggung jawab sosial dan ekologis. Sebab, kesalehan tidak cukup diukur dari seberapa rajin seseorang beribadah, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan kehidupan di sekitarnya.
Jangan sampai kita begitu teliti menjaga kesucian air untuk berwudu, tetapi abai terhadap sungai yang menjadi sumber kehidupan banyak orang. Jangan sampai kita berbicara tentang kebersihan sebagai bagian dari iman, tetapi membiarkan pencemaran berlangsung di depan mata.
Sungai membutuhkan lebih dari sekadar alat berat dan program pemerintah. Ia membutuhkan kesadaran moral, keberanian politik, tanggung jawab industri, dan keberpihakan agama. Sudah saatnya ulama tidak hanya berbicara tentang air yang menyucikan tubuh, tetapi juga memperjuangkan air yang menyelamatkan kehidupan. (*)
Atho'ilah Aly Najamudin adalah penulis opini di NU Online Banyuwangi. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi.
Editor: Khusaini Dwisyah Putra
Atho'ilah Aly Najamudin
Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Banyuwangi Periode 2026-20231/ Dosen Universitas Islam Ibrahimy, Banyuwangi.
Berita Terkait
Opini
Rekayasa Perilaku, Jalan Baru Pemulihan Sungai Kalimati: Bersih Belum Berarti Sehat
Opini