Sunday, 22 November 2026
Jaringan Media
Logo Site
TERPOPULER • PCNU dan PEMKAB BANYUWANGI Sinergikan Langkah untuk Kemaslahatan Umat • MANTABKAN LANGKAH, PCNU RAPAT KORDINASI • Nu Online Merancang Grand Planing 5 Tahun Kedepan • KEPALA BPN SAMBANGI PCNU • PENGUKUHAN LTNU, SEBAGAI WUJUD GERAKAN LITERASI NU BANYUWANGI • Optimalisasi Website NU Online, PCNU Banyuwangi Gelar Meet and Great Virtual Bersama NU Online • Pengurus Baru LKNU Banyuwangi Dikukuhkan, Siap Bangun Zona Hijau Kesehatan • GP Ansor Muncar Gelar Istighatsah Malam Petik Laut, Doakan Ikan Melimpah dan Ekonomi Nelayan Membaik • PCNU Banyuwangi Sambut Silaturahmi DPC PKB Jelang Harlah Ke-28, Teguhkan Sinergi untuk Umat • "MWC, Lembaga, dan Banom Harus Aktif dan Satu Komando," Tegas Ketua PCNU Banyuwangi dalam TURBA Ngerandu NU di Kalipuro

MUI Haramkan Vape, Produksi hingga Penjualan Ikut Dilarang, Pemerintah dan DPR Diminta Segera Terbitkan UU

Khusaini Dwisyah Putra

Penulis, Kontributor. Editor • 10 Nov 2026 14:43 WIB

Bagikan Artikel
Link berhasil disalin!

BANYUWANGI - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum rokok elektrik atau vape haram. Dalam fatwa tersebut, MUI juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape secara menyeluruh.

Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Salah satu poin rekomendasinya mendorong adanya payung hukum yang kuat untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya zat adiktif.

Haram dari Hulu ke Hilir
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan, fatwa ini tidak hanya menyasar pengguna. Larangannya mencakup seluruh rantai bisnis vape, mulai dari produksi hingga penjualan. Keterangan itu ia sampaikan kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).

Menurut Prof Ni’am, menggunakan vape hukumnya haram karena “membahayakan kesehatan, merusak lingkungan”, serta sebagai langkah pencegahan (sadd adz-dzari’ah). Pencegahan itu dimaksudkan agar vape tidak menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dampak Nyata yang Jadi Dasar Fatwa
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu menyebut fatwa ini dilandasi dampak negatif yang nyata. Kandungan nikotin dalam vape memicu ketergantungan dan merusak sistem saraf. Di sisi lain, vape kini marak disalahgunakan sebagai media peredaran zat terlarang.

Desakan Regulasi dan Sanksi Tegas
Karena itu, MUI meminta pemerintah dan DPR mengambil langkah konkret di tingkat regulasi. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai undang-undang pelarangan vape yang disertai sanksi tegas akan menghentikan laju peredarannya. Aturan semacam itu juga dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan narkoba.

Prof Ni’am menekankan pentingnya respons cepat pemerintah dan legislatif agar fatwa ini dapat ditindaklanjuti demi kemaslahatan masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa memproduksi dan memperjualbelikan vape haram hukumnya. (*)

Penulis: Khusaini Dwisyah Putra
Editor: Redaksi NU Online Banyuwangi

Ditulis Oleh

Khusaini Dwisyah Putra

Menulis untuk mengingat

Membuka dokumen...

Link berhasil disalin!