Gagasan Muktamar Ke-35 NU: Menguatkan Tata Kelola Organisasi, Merawat Generasi Digital, dan Menegaskan Kemandirian Umat dari Pinggiran

Banyuwangi, NU Online BWI – Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama yang bakal digelar pada akhir Agustus ini, Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan forum kajian strategis bertajuk "Jagong Muktamar". Mengangkat tema utama “Menggagas Abad Kedua NU dari Pinggiran”, kegiatan ini berlangsung khidmat di Auditorium Universitas Ibrahimy (UNIIB) Genteng, Banyuwangi, pada Selasa (18/8/2026) mulai pukul 13.00 WIB.

Forum yang dikemas sebagai ajang dialektika dan konsolidasi pemikiran ini dihadiri secara inklusif oleh pimpinan serta perwakilan Badan Otonom (Banom) dan lembaga NU lintas generasi di Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya adalah jajaran PCNU Banyuwangi, MA IPNU Banyuwangi, MA IPPNU Banyuwangi, PC Muslimat NU Banyuwangi, PC Fatayat NU Banyuwangi, PC GP Ansor Banyuwangi, PC IPNU Banyuwangi, PC IPPNU Banyuwangi, serta jajaran Pimpinan dan Rektorat UNIIB Genteng.

Mengawali forum, Ketua MA IPNU Banyuwangi, Lukman Hadi Abdillah, menegaskan bahwa perjumpaan ini tidak dirancang sebagai agenda seremonial belaka, melainkan sebuah gerakan berkelanjutan.

"Menggagas gagasan besar untuk Muktamar tidak cukup hanya sekali, melainkan perlu diperbincangkan secara konsisten dan senantiasa berorientasi pada aksi nyata. Sebab, pada hakekatnya kita semua adalah barisan para muharrik (penggerak) organisasi," ujar Lukman Hadi Abdillah.

Muktamar sebagai Ruang Refleksi, Transformasi, dan Pembenahan Tata Kelola

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar MA IPNU sekaligus Tim Perancang Materi Organisasi Muktamar Ke-35 NU, H. Abdullah Azwar Anas, M.Si., hadir menyampaikan amanat dan pokok-pokok pikiran keorganisasian. Dalam pandangannya, Muktamar seyogianya diposisikan sebagai cermin sejarah sekaligus alat transformasi struktural secara mendalam, bukan sekadar panggung perebutan kepemimpinan.

"Melalui momentum Muktamar ini, kita diberikan kesempatan berharga untuk membaca kembali perjalanan sejarah, mencermati titik demi titik perubahan dari satu Muktamar ke Muktamar berikutnya. Harapan kita bersama, Muktamar menjadi ruang refleksi untuk menatap masa silam dan meneropong masa depan secara jernih," ungkap Azwar Anas.

Dalam kutipan argumentasinya yang mendalam, Azwar Anas mengibaratkan gerak perjalanan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama layaknya moda transportasi massal yang berdisiplin tinggi:

"NU itu tidak seperti taksi yang bergerak secara acak mengikuti kemauan perorangan, melainkan seperti kereta api. Para penumpangnya berjalan di atas rel yang sama, bergerak secara teratur, dan akan melintasi berbagai stasiun transit. Karena itu, Muktamar bukan hanya milik PBNU semata, tetapi juga momentum bagi PCNU di seluruh Indonesia untuk melakukan transformasi organisasi, melakukan konsolidasi ide, serta menyatukan pemikiran," tegasnya.

Anas membedah secara mendalam sejumlah isu keorganisasian mendasar yang menjadi draf pembahasan utama dalam Muktamar Ke-35 NU mendatang:

• Penyelesaian Perselisihan Internal dan Majelis Tahkim: Pentingnya pembentukan kelembagaan Majelis Tahkim serta penataan fungsi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) agar mekanisme penyelesaian konflik internal Jam'iyyah memiliki saluran yang sah, matang, dan bermartabat tanpa merusak tatanan ukhuwah.
• Standarisasi Kepemimpinan dan Penerbitan SK: Penataan regulasi mengenai jenjang kewenangan pengesahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari tingkat pusat hingga ranting guna menghindari tumpang tindih aturan administrasi.
• Penyempurnaan Mekanisme Pemilihan dan Sistem Kaderisasi: Merumuskan ulang sistem pemilihan Ketua Umum yang lebih transparan dan akuntabel, diiringi pembakuan jalur kaderisasi berjenjang agar distribusi kader ke struktur Jam'iyyah maupun ranah publik dapat terukur secara berkesinambungan.

Merawat Generasi Z di Tengah Arus Algoritma dan Patroli Mazhab Digital

Menjawab tantangan perubahan zaman, Azwar Anas secara khusus menyoroti fakta pergeseran lanskap dakwah dan tantangan demografi di kalangan anak muda Nahdliyin.

"Lanskap dakwah kita telah mengalami perubahan mendasar. Hari ini, pertarungan ruang publik terletak pada perebutan atensi di dunia digital. Generasi muda, khususnya Gen Z, digerakkan dan dibentuk oleh algoritma media sosial. Tantangan besar NU ke depan adalah bagaimana kita dapat hadir dan melakukan 'patroli mazhab' di lini digital, guna memastikan bahwa ruang publik virtual dipenuhi oleh pemikiran Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah yang sejuk dan moderat," urainya.

Anas juga menggarisbawahi bahwa potensi sumber daya manusia di tubuh generasi muda NU sebenarnya melimpah dan berkualitas unggul, sehingga yang dibutuhkan struktur saat ini adalah keseriusan tata kelola untuk merawat mereka.

"Kader dan anak-anak muda NU hari ini sudah sangat baik dan berkualitas tinggi. Tugas kita bersama di tingkat organisasi adalah merawat, mengarahkan, dan membukakan ruang partisipasi agar potensi besar ini tidak hilang atau diambil oleh kelompok lain," imbuhnya.

Kemandirian Organisasi, Urusan Keumatan, dan Ketegasan Ketentuan Rangkap Jabatan

Perspektif keorganisasian yang tidak kalah krusial dipaparkan oleh Tokoh Senior NU Banyuwangi sekaligus Akademisi, Drs. H. Achmad Turmudzi, M.Pd.I.. Menurutnya, pencapaian NU di abad pertama telah kokoh dalam menjaga tradisi keagamaan, budaya, dan komitmen kebangsaan. Namun, memasuki abad kedua, fokus pergerakan harus bergeser pada penyelesaian problem riil masyarakat.

"Pada abad pertama, Nahdlatul Ulama dapat dikatakan telah sukses mengamankan tradisi keagamaan dan komitmen kebangsaan. Terbukti survei mencatat lebih dari 59% populasi Indonesia merasa terafiliasi dengan NU. Ini adalah pondasi yang sangat kuat. Maka di abad kedua ini, kita tidak boleh lagi terus berputar pada isu abad pertama, melainkan harus melangkah pada penyelesaian problem abad kedua: yaitu urusan kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan keumatan secara konkrit," jelas H. Achmad Turmudzi.

Guna mencapai pelayanan keumatan yang optimal, H. Achmad Turmudzi menegaskan bahwa pilar terpenting yang wajib dibangun adalah kemandirian organisasi. Tanpa kemandirian, Jam'iyyah rentan goyah oleh tarik-menarik kepentingan luar.

"Kemandirian organisasi adalah tugas utama abad kedua, dan ini pekerjaan yang berat. NU hari ini, karena belum sepenuhnya mandiri dan masih ditopang pihak luar, menjadi mudah oleng serta rentan terkooptasi atau tersandera oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi. Jika organisasi terus tersandera, bagaimana mungkin kita bisa fokus mengurus kesejahteraan umat?" serunya.

Ia pun menyoroti realitas di tingkat cabang yang kerap berjuang secara swadaya tanpa dukungan program tersistem dari tingkat atasnya, sekaligus menyuarakan perlunya ketegasan aturan mengenai rangkap jabatan dan jabatan publik:

"Selama ini PCNU di bawah bertindak praktis mandiri, menjalankan kewajiban organisasi semata-mata karena kecintaan para kadernya kepada NU. Oleh karena itu, dalam Muktamar nanti perlu dirumuskan aturan keorganisasian yang tegas. Salah satunya mengenai posisi Tanfidziyah dan aturan rangkap jabatan. Seseorang yang memegang jabatan politik atau ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun kepala daerah, mestinya diwajibkan mengundurkan diri dari kepengurusan NU sekurang-kurangnya 6 bulan hingga 1 tahun sebelumnya. Aturan jeda ini sangat penting agar organisasi tetap aman, terhindar dari benturan kepentingan, serta memastikan politik yang dijalankan NU adalah politik keumatan, bukan politik kekuasaan," tegas H. Achmad Turmudzi.

Suara dari Pinggiran: Merangkul Pemuda dan Mengokohkan Basis Ekonomi Umat

Dari sudut pandang akademisi dan keterwakilan perempuan NU, Dr. Hj. Kurniatul Fauziyah, M.Pd.I. (Wakil Rektor UNIIB Genteng) menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat basis dan kelompok generasi muda sebagai subjek utama pembangunan abad kedua NU.

"Warga Nahdliyin di tingkat basis atau kaum pinggiran adalah aset sejarah dan kekuatan utama NU. Namun kita harus jujur melihat fenomena hari ini, khususnya terkait keterikatan anak muda terhadap jam'iyyah. Di kampus kami saja, dari 1.500 lebih mahasiswa aktif, yang terlibat aktif dalam organisasi kemahasiswaan NU seperti IPNU-IPPNU maupun PMII tidak sampai 10 persen, bahkan mungkin hanya sekitar 3 persen. Bahkan ketika dites secara acak mengenai nama pimpinan NU di daerahnya, banyak yang tidak tahu," beber Dr. Hj. Kurniatul Fauziyah.

Ia menambahkan bahwa kondisi serupa juga terjadi di perguruan tinggi negeri besar lainnya, di mana partisipasi mahasiswa dalam wadah seperti Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) masih sangat minim.

"Ini menjadi keprihatinan sekaligus alarm bagi kita semua. Anak-anak muda dan mahasiswa ini butuh dirangkul dan diberi wadah yang ramah agar mereka merasa diakui serta memiliki kembali rumah besar NU. Selain penataan pemuda, hal lain yang sangat mendesak adalah kemandirian ekonomi. Selama ini kegiatan-kegiatan keorganisasian di tingkat bawah sering kali harus 'ngerusuhi' atau merepotkan para tokoh dan pengurus. Muktamar Ke-35 harus menghasilkan keputusan strategis yang secara nyata mendukung kemandirian ekonomi struktur bawah dan warga basis," tambahnya.

Hasil Wawancara Khusus Berbagai Elemen Forum

Di akhir sesi forum, tim redaksi berkesempatan mewawancarai secara intensif para tokoh pimpinan Banom dan alumni yang hadir guna merangkum spektrum aspirasi dari Banyuwangi menuju Muktamar Ke-35 NU.

1. H. Abdullah Azwar Anas, M.Si. (Tim Perancang Materi Organisasi Muktamar Ke-35 NU)

"Kami di tim perancang materi organisasi Muktamar Ke-35 menyerap secara cermat setiap aspirasi yang muncul dari bawah. Isu-isu seperti kelembagaan AHWA, efektivitas Majelis Tahkim, hingga penataan mekanisme kepemimpinan dan tertib administrasi kepengurusan bukan sekadar wacana elite, melainkan kebutuhan riil agar NU dapat bergerak lebih lincah dan tertib di abad kedua. Anak-anak muda Gen Z memiliki cara pandang dan bahasa komunikasi yang berbeda. Struktur NU harus adaptif terhadap algoritma digital agar dakwah inklusif ramah media sosial dapat terbangun secara terstruktur dari pusat hingga ke desa-desa," ungkapnya.

2. Lukman Hadi Abdillah (Ketua MA IPNU Banyuwangi)

"Jagong Muktamar ini merupakan persembahan Majelis Alumni IPNU untuk menyambut helatan Muktamar Ke-35 NU. Kita ingin memastikan bahwa gagasan yang lahir dari Banyuwangi tidak berhenti sebagai wacana di meja diskusi, tetapi betul-betul dikawal hingga Komisi Organisasi di Muktamar nanti. Fokus kita adalah menyuarakan penguatan kaderisasi yang tersambung dari tingkatan pelajar hingga alumni, sehingga potret kepemimpinan NU ke depan diisi oleh kader yang matang secara ideologis dan administratif," tegas Lukman.

3. Hj. Ana Aniyati (Ketua MA IPPNU Banyuwangi)

"Perspektif perempuan dan peran alumni IPPNU harus mendapat porsi yang jelas dalam draf pembahasan Muktamar Ke-35. Kami melihat penguatan kapasitas kader perempuan NU di abad kedua tidak cukup hanya pada ranah domestik atau keagamaan semata, tetapi juga pada kepemimpinan publik, literasi digital, dan kemandirian ekonomi keluarga Nahdliyin. Muktamar harus melahirkan keputusan organisasi yang memberi ruang partisipasi lebih luas dan aman bagi ruang gerak kader perempuan," tutur Ana.

4. Sahabat Firdaus (Pengurus PC GP Ansor Banyuwangi)

"Pemuda dan kader Ansor adalah benteng terdepan pergerakan NU di lapangan. Apa yang disampaikan Pak Azwar Anas terkait 'patroli mazhab' di dunia digital dan tantangan algoritma Gen Z adalah kebutuhan riil kader Ansor hari ini. Kami berharap Muktamar Ke-35 memuat garis instruksi organisasi yang konkrit terkait modernisasi media dakwah dan penguatan kemandirian ekonomi kader. Ansor siap menjadi pelopor dalam mengawal hasil-hasil keputusan Muktamar, baik di lini nyata maupun lini virtual," ujar Firdaus.

5. Baridatur Rahmah (Ketua PC Fatayat NU Banyuwangi)

"Kami menekankan pentingnya kemandirian ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga dan perempuan muda di tingkat ranting. Muktamar Ke-35 NU tidak boleh hanya melahirkan aturan-aturan birokrasi struktural, tetapi juga harus menelurkan mandat kebijakan ekonomi keumatan yang nyata. Jika unit-unit usaha ekonomi di bawah hidup, maka Jam'iyyah akan berdiri mandiri tanpa perlu bergantung pada pihak manapun."

Seluruh gagasan, catatan riset, dan pandangan komprehensif dari forum Jagong Muktamar ini selanjutnya dirumuskan secara sistematis oleh MA IPNU Banyuwangi sebagai draf rekomendasi resmi yang siap disuarakan melalui Komisi Organisasi pada helatan Muktamar Ke-35 NU mendatang.

Pewarta          : Leony Nuha Nafisah

Redaksi          : M. Nabil Syadid Al Amin S.H